MALANG –memonews.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat terwujudnya swasembada energi sekaligus memberantas berbagai aktivitas ilegal yang merugikan negara. Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Panen Raya Serentak Tiga Komoditas di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).
Presiden menyampaikan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar sehingga harus dikelola secara optimal demi kesejahteraan rakyat. Untuk itu, pemerintah akan terus mempercepat pengembangan energi nasional agar Indonesia semakin mandiri dan tidak bergantung pada impor energi.
Di sisi lain, Kepala Negara menegaskan tidak akan memberi ruang bagi berbagai praktik ilegal yang menghambat pembangunan, seperti penyelundupan, penambangan ilegal, pembalakan liar, hingga praktik-praktik lain yang mengakibatkan kerugian negara. Menurut Presiden, penegakan hukum menjadi bagian penting dalam menjaga kekayaan alam Indonesia agar benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Presiden juga menekankan bahwa keberhasilan mewujudkan swasembada energi harus didukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan bebas dari penyimpangan. Seluruh jajaran pemerintah diminta bekerja secara profesional serta memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Prabowo, percepatan swasembada energi akan memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan daya saing ekonomi, serta membuka lebih banyak lapangan kerja. Karena itu, pemerintah akan terus mendorong hilirisasi sumber daya alam, pembangunan infrastruktur energi, dan investasi di sektor strategis.
“Semua kekayaan bangsa harus dijaga dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Aktivitas ilegal yang merugikan negara harus diberantas tanpa kompromi,” tegas Presiden.
Presiden optimistis, dengan kolaborasi seluruh elemen bangsa, Indonesia mampu mewujudkan kemandirian energi, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh rakyat.
